Sepakat! DPRD dan Pemkot Parepare APBD Perubahan Tahun 2022

SERATUSNEWS.ID, PAREPARE — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemkot Parepare, menggelar Rapat paripurna persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2022.

Rapat paripurna itu dijadwalkan pada pukul 20.00 WITA, namun harus molor hingga dua jam lamanya, setelah Wali Kota dan Wakil Kota Parepare hadir di Kantor DPRD Parepare, pada Jum’at (30/9/2022) pukul 22.30 WITA.

Rapat paripurna itu, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Parepare, Tasming Hamid yang didampingi oleh Rahmat Sjamsu Alam.

Pada rapat paripurna ini, DPRD dan Pemkot Parepare, menyepakati anggara Belanja Daerah sebesar Rp 944 miliar dan Pendapatan Rp 985 miliar, serta mengetuk palu sidang sebagai pengesahan Ranperda menjadi Perda Perubahan APBD tahun 2022 sekira pukul 23.15 WITA.

Saat ditemui, Wakil Ketua DPRD Parepare, Tasming Hamid bersyukur di batas waktu yang ditentukan, pembahasan Ranperda Perubahan APBD berjalan dengan lancar.

“Alhamdulillah, walau waktu deadline, tapi pembahasannya itu lancar,” jelasnya.

Tasming Hamid juga berharap selesainya diketuk palunya Perubahan APBD tahun 2022 bisa bermanfaat untuk masyarakat Parepare.

“Kita berharap dengan anggaran perubahan ini, isi dari perubahan ini bisa betul-betul dimaksimalkan,” harap Wakil Ketua DPRD Parepare itu.

Pihaknya juga menjelaskan hasil perubahan di ABPD tajun 2022, salah satu diantaranya pembayaran utang Pemkot Parepare ke PT Hutama Karya.

“Perubahan ini juga termasuk utang Pemkot di PT Hutama Karya, dan itu direkomendasikan langsung oleh DPRD. Ini sebagai itikad baik Pemkot kita membayar 500 juta rupiah dari hasil rapat di Banggar dan tim TAPD, juga anggarannya tersedia di BTT,” kata Tasming Hamid.

Sementara, Wali Kota Parepare, Taufan Pawe mengatakan, perubahan APBD tahun 2022 diperuntukkan untuk masyarakat Parepare guna meningkatkan ekonomi.

“Perubahan ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, karena ini yang harus diperhatikan setelah naiknya harga BBM,” jelas Taufan Pawe.

Wali Kota Parepare dua periode itu juga mengutarakan, anggaran perubahan akan membuka ruang pemerintah untuk menentukan kebijakan hak prioritas untuk masyarakat.

“Jujur, saya katakan, dengan anggaran perubahan ini menjadi ruang untuk bagi Pemkot mengambil langkah-langkah hak-hak prioritas. Apalagi kebutuhan masyarakat untuk kita implementasikan,” imbuhnya.

Lebih jauh, Taufan Pawe juga menyebut setelah mendapatkan reward dari pemerintah pusat sebanyak Rp 10 Miliar yang hanya diperoleh 15 kota seluruh Indonesia, itu akan diperuntukkan bagi penguatan UMKM.

“Kemarin juga kita dapat reward dari bapak Presiden sebanyak 10 Miliar lebih, hanya didapat 15 daerah di Indonesia. Ini akan saya manfaatkan untuk memperkuat UMKM dan insya Allah sudah masuk di perubahan ini,” tutupnya. (hsl)

Tinggalkan Balasan