DPRD Gelar Rapat Soal Utang Pemkot Parepare ke Hutama Karya

SERATUSNEWS.ID, PAREPARE Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, menggelar rapat yang membahas soal utang Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare ke PT Hutama Karya Persero, terkait pembangunan sayap gedung Pasar Lakessi.

DPRD Kota Parepare mengundang kedua belah yakni kuasa hukum PT Hutama Karya dengan perwakilan Pemkot Parepare.

Pertemuan itu berlangsung di ruang Banggar DPRD Kota Parepare, yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Tasming Hamid, Ketua Komisi II Kaharuddin Kadir, dan Anggota DPRD lainnya, pada Senin (19/9/2022).

Pada rapat itu diungkapkan bahwa Pemkot Parepare diikat keputusan Badan Arbutrase Nasional Indonesia (BANI) bernomor 41040/IV/ARB-BANI/2018 tertanggal 31 Januari 2019 yang kemudian ditindaklanjuti oleh penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Parepare bernomor 10/Pdt.Eks/2020/PN Parepare tertanggal 13 November 2020.

Proyek itu diperuntukkan pembangunan sayap Pasar Lakessi sekitar sepuluh atau 12 tahun lalu.

Seusai rapat, Kuasa Hukum PT Hutama Karya, Nasrullah mengatakan, seusai keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terkait utang yang harus dibayarkan Pemkot Parepare.

“Masalah yang kami bahas soal utang piutang sejak tahun 2019 yang diputuskan pihak BANI, yang harus dibayarkan oleh Pemkot Parepare,” jelasnya.

Nasrullah juga meminta Pemkot Parepare harus mengusulkan rencana penyelesaian masalah utang, walau di dalam pertemuan ada tawar menawar terjadi, namun pihaknya belum bisa mengambil keputusan.

“Pertemuan tadi terjadi dinamika, ada tawar menawar mengenai penyelesaian, dan kami belum bisa mengambil keputusan karena harus dibahas dulu ke Dewan Direksi PT Hutama Karya,” katanya.

Kuasa Hukum PT Hutama Karya ini juga menjelaskan, pihaknya meminta ada pernyataan tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pertemuan dengan Pemkot dan DPRD Parepare.

“Tawaran yang disampaikan tadi, kami maunya ada bentuk tertulis, kalau tidak tertulis kita tidak memiliki cantolan atau tidak bisa dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.

“Mereka (pemerintah) meminta waktu sepuluh tahun, dan ada juga tawaran lainnya yang dibayar itu hanya pokoknya saja,” sambungnya.

Nasrullah menyebut, kliennya PT Hutama Karya terus memberikan ruang untuk Pemkot Parepare, agar mengusulkan kemampuannya untuk membayar utang.

“Kami minta tertulis karena pertemuan sebelumnya PT Hutama Karya memberikan ruang. Kalau ada penawaran silahkan diusulkan. Cuman persoalannya, kesepakatan itu kurang lebih setahun namun belum ada usulan, dan kami juga bingung, ini demi kepastian hukum,” ungkapnya.

“Kalau ada usulan, pasti akan dijawab PT Hutama Karya, dan akan mengambil keputusan yang akan dikembalikan ke Pemkot Parepare,” tambah kuasa hukum PT Hutama Karya.

Dirinya juga menekankan, harus ada keputusan, dan meminta komitmen dari Pemkot Parepare dalam bentuk tertulis, agar ada ikatan setiap pergantian pemerintahan.

“Ini juga demi ada keputusan yang jelas, dan kami meminta ada komitmen tertulis untuk mengikat pemerintah dari periode ke periode, bukan hanya setahun tapi harus mengikat siapapun pemerintahnya, dan harus membayar hutang ini,” tegas Nasrullah.

“Harus ada realisasi dalam bentuk usulannya apa, dan harus jelas juga kesepakatan yang dibayar berapa kali angsuran, sebab sampai sekarang setelah keputusan BANI belum ada,” tandasnya.

Sementara itu Kepala BKD Parepare, Jamaluddin Achmad mengatakan, putusan BANI sudah final dan tentunya Pemkot Parepare akan berusaha membayar.

“Ini sudah jelas putusan dari BANI yang sudah final dan harus dibayar. Pemkot akan berusaha membayar tapi menyesuaikan dengan kondisi keuangan,” kata Jamaluddin Achmad.

“Kalau kita tidak menyesuaikan kondisi keuangan daerah, seperti ingin membayar dua miliar sekaligus, tentu itu akan memberatkan,” sambungnya.

Kepala BKD Parepare juga akan membahas soal angsuran yang akan dibayar pokoknya atau membayar dengan dendanya melalui angsuran.

“Kita akan membahas ini, apakah kita akan membayar pokoknya saja dan berapa tahun kita akan bayar. Kalau sekaligus bayar, kami tidak bisa,” jelasnya.

Dirinya akan duduk bersama dengan Sekda Parepare Iwan Asaad, untuk membahas persoalan pembayaran secara berangsur.

“Pastinya kami akan melakukan pembayaran secara berangsur, apakah sampai sepuluh tahun atau nanti dilihat surat kami ke PT Hutama Karya,” tandas Jamaluddin. (hsl)

Tinggalkan Balasan