Terkait Penghapusan Tenaga Honorer, Wali Kota Parepare Sebut Masih Tunggu Regulasi dari Pusat

SERATUSNEWS.ID, PAREPARE Pemerintah pusat bakal menghapus tenaga non-ASN atau honorer pada November 2023 mendatang.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 tahun 2018, dan terbaru lewat surat edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 itu diundangkan pada 31 Mei 2022 lalu.

Terkait hal itu, Wali Kota Parepare Taufan Pawe menyebut masih mencari solusi yang tepat terkait kabar tenaga honorer yang akan dihapus dan digantikan dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Ini kebijakan nasional, di daerah sekarang mencari model yang tepat agar tenaga honorer ini tidak terbuang begitu saja,” kata Taufan Pawe, Kamis (15/9/2022).

Wali Kota Parepare dua periode ini menyebutkan, sangat membutuhkan payung hukum dari pemerintah pusat agar kebijakan yang diambilnya tidak mencederai.

“Tentu kami butuh payung hukum, dari pemerintah pusat atas kebijakannya, yang diambil terkait tenaga honorer yang akan dihapus,” kata Taufan Pawe.

Taufan Pawe mengutarakan rasa prihatinnya akibat adanya kabar penghapusan tenaga honorer.

“Ini sangat memprihatinkan sekali bagi saya,” ungkapnya.

Orang nomor satu di Parepare ini juga mengaku berhati-hati untuk mengambil kebijakan sesuai versinya, karena solusi dari pusat belum ada.

“Saya lagi berpikir, bagaimana ambil kebijakan sesuai versi saya karena takut salah dan menunggu kebijakan dari pusat tidak datang-datang,” bebernya.

Taufan Pawe juga mengakui masih melakukan pencermatan karena beban pemerintah daerah ke tenaga honorer ini sudah tersalurkan sesuai aturan.

“Ini semua harus dilakukan pencermatan. Pencermatan dalam artian bahwa sebenarnya beban daerah atas tenaga honorer ini sudah tersalurkan sesuai aturan yang ada,” jelasnya.

“Memungkinkan ada pelarangan, apa yang mau kita lakukan,” tambah Wali Kota Parepare.

Taufan Pawe menjelaskan harus jelas regulasi sesuai pedoman hingga juknis dari pusat agar di daerah tidak salah ambil kebijakan.

“Harus ada regulasi yang lebih lanjut pedoman atau juklat atau juknis dari pemerintah pusat yang kita pedomani. Kami hanya bisa menunggu,” tegas Taufan.

Pihaknya pun sangat prihatin dengan kondisi sekarang ini karena Pemkot Parepare terus membayar hak tenaga honorer.

“Jujur saya prihatin sekali, karena selama ini lancar-lancar saja bayar tenaga honorer dan begitu ada larangan, solusinya seperti apa,” tutup Taufan Pawe. (hsl)

Tinggalkan Balasan