Minimalisir Pencatutan Nama di Lingkup ASN, Bawaslu Parepare Sambangi Sekolah-sekolah

SERATUSNEWS.ID, PAREPARE Maraknya pencatutan nama masuk dalam keanggotaan partai politik (parpol), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare membuka posko pengaduan masyarakat, menindaklanjuti Surat Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengamanatkan Bawaslu Kota Parepare untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu.

Kali ini, Bawaslu baru saja sosialisasi posko pengaduan di UPTD SMA Negeri 1 Parepare, pada Selasa (6/9/2022).

Koordinator Divisi PHL Bawaslu Parepare Nur Islah mengatakan di SMAN 1 Parepare telah melakukan pengecekan NIK pada laman yang telah disediakan oleh KPU.

“41 tenaga pendidik dan staf yang telah dilakukan pengecekan NIK dari 70 pegawai yang ada. Sisanya kami tadi meminta ke Wakepsek untuk membantu agar ada yang tercatut bisa melapor,” jelasnya.

Nur Islah juga menyebut hasil pengecekan NIK di situs KPU, belum menemukan yang positif yang tercatut.

Tak hanya itu, Komisioner Bawaslu Parepare menjelaskan adanya posko pengaduan untuk mampu meminimalisir ASN yang tercatut.

“Ini salah satu langkah kita mengantisipasi kerawanan, karena KTP masyarakat sering disalahgunakan oleh parpol untuk memenuhi persyaratan jumlah keanggotaannya,” jelasnya.

Lebih jauh, Nur Islah juga meminta kepada pegawai yang telah mengecek namanya agar bisa memberitahukan kepada keluarga atau tetangganya.

“Jika nantinya ada di catut namanya, nanti kami akan kirim link pengaduan dan juga memberi tahukan kepada pegawai yang telah mengecek nik dan meneruskan link pengaduan kepada keluarga atau tetangganya,” jelasnya.

“Kami juga tadi meminta agar agar informasi ini bisa dibagikan kepada orang dirumah, tetangga dan keluarganya agar bisa membantu kami mendeteksi pencatutan nama oleh parpol,” sambungnya.

Sedangkan, Wakil Kepala Sekolah (Wakepsek) UPTD SMAN 1 Parepare mengapresiasi pedulinya Bawaslu Parepare untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya pencatutan nama di pegawainya

“Kami mengapresiasi perhatian Bawaslu dengan turun langsung ke sekolah-sekolah dalam ikhtiar bersama mengidentifikasi kemungkinan pencatutan nama guru dan tenaga kependidikan sebagai anggota parpol,” katanya.

Rudiansyah juga menuturkan para ASN di lingkup SMAN 1 Parepare tidak perlu lagi meninggalkan sekolah.

“Dibukanya posko aduan di sekolah, memudahkan kami dalam pengecekan nomor induk kependudukannya (NIK) di dalam SIPOL. Guru tidak harus meninggalkan tugas pembelajaran ke siswa, dan tenaga kependidikan juga tidak harus mengabaikan pelayanan pendidikan,” tandasnya. (hsl)

Tinggalkan Balasan