SERATUSNEWS.ID, NASIONAL — Pemerintah hingga saat ini belum ketok palu kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan, alokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini sebesar Rp 502 triliun yang luar biasa besarnya.
“Angka ini sangat besar dan rill, dan ini masih belum cukup dan masih berpotensi menambah Rp 195 triliun dengan tren harga minyak dan volume konsumsi oleh masyarakat,” jelasnya dikutip dari cnbcindonesia.com.
Jika tidak segera dikurangi, itu akan berdampak pada alokasi anggaran di tahun depan.
“Ini yang kami sampaikan ke media, karena kalau Rp 195 triliun tidak kita sediakan di tahun ini maka akan ditagih di 2023 APBN kita,” bebernya.
Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah sedang menjaga defisit APBN agar tetap dibawah 3 persen.
“Jadi kalau ada tagihan di 2022 sudah terpakai separuhnya, pasti anggaran kompensasi dan subbidi tak mencukupi. Artinya efeknya ke belakang. Ini situasi APBN kita,” ungkapnya.
Sri Mulyani menurutkan, jika alokasi energi hanya digunakan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), maka alokasi anggaran tidak akan cukup untuk kebutuhan energi lain selain BBM.
Di sisi lain, Sri Mulyani menjelaskan, jika setiap bulan anggaran negara masih tercatat surplus, karena tagihannya baru akan tercatat pada bukan September.
“Tagihan Rp 502 triliun waktu akan datang setelah diaudit BPKP saat september. Sehingga nanti akan adjusted akan langsung habis untuk bayar itu,” imbuhnya.
Pihaknya bersama Presiden terus menghitung besaran ruang fiskal dan berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar dapat mengelola APBN secara hati-hati.
Namun, menurutnya, subsidi ratusan triliun tersebut dianggap salah sasaran karena mayoritas digunakan oleh masyarakat mampu.
“Subsidi ratusan triliun jelas sasarannya adalah kelompok yang relatif mampu dan berarti mungkin akan menciptakan kesenjangan yang makin lebar dengan subsidi ini. Yang tidak mampu tidak menikmati,” pungkasnya. (*/hsl)