Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2021, Wali Kota Parepare: Pengelolaan Anggaran Berafiliasi ke WTP

SERATUSNEWS.ID, PAREPARE¬†— Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (ABPD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parepare.

Kegiatan penyerahan Ranperda ABPD itu, dihadiri langsung oleh Wali Kota Parepare  Taufan Pawe, Wakil Wali Kota Pangerang Rahim, Sekda Iwan Asad, Ketua DPRD didampingi Wakil Ketua Rahmat Syamsu Alam, Anggota DPRD Parepare, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat dan Lurah yang hadir.

Ranperda ABPD tahun anggaran 2021, diserahkan oleh Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, kepada Ketua DPRD Nurhatina Tipu di Ruang Paripurna Sekretariat DPRD Kota Parepare, pada Senin (4/7/2022).

Wali Kota Parepare Taufan Pawe memaparkan, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tentunya penyampaian laporan menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021.

“Dari aspek keuangan tertuang dalam Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 dan tertuang dalam laporan keuangan belanja daerah sesuai format realisasi anggaran pada APBD TA 2021 terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer,” jelasnya.

Tak hanya itu, Wali Kota Parepare juga mengatakan, pertanggungjawaban keuangan Pemkot Parepare tahun 2021 juga ini pasti berafiliasi Dengan Opini yang didapatkan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Karena WTP itu adalah Opini kemampuan daerah menyajikan batang tubuh APBD. Jadi pembahasannya, saya rasa tidak ada kendala atau kesulitan karena sudah kami mendapat WTP,” katanya.

Kendati demikian, Taufan Pawe menyebutkan pasti ada koreksi dari DPRD karena hasil pemeriksaan dari BPK hanya sampel dan tidak mungkin memeriksa secara menyeluruh.

“Bisa saja anggota dewan nanti melihat ada sisi-sisi lain. Tapi jujur harus saya katakan opini WTP itu bukan hanya untuk Pemkot saja, tapi eksekutif dan legislatif. Itulah pada saat penerimaan naskah WTP yah harus berdampingan dengan Ketua DPRD. Ini sudah enam kalinya,” kata Taufan.

Sementara, Wakil Ketua II DPRD Kota Parepare Rahmat Sjamsu Alam mengatakan, hari ini dilaksankan Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD TA 2021 sesuai PP 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah pasal 194 ayat 1 mengatakan, Kepala Daerah menyerahkan Ranperda pertanggungjawaban APBD kepada DPRD sejak atau setelah enam bulan tahun anggaran berakhir.

“DPRD telah menjadwal persetujuan bersama di bulan tujuh. Semoga dalam tahapan pembahasan ini bisa berjalan aman dan lancar,” ujarnya.

Lanjut Rahmat Sjamsu Alam mengatakan laporan keuangan ini memang dilaksanakan setiap tahunnya kepala daerah untuk membahas realisasi anggaran yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya.

“Memang tidak semua realisasi itu terlaksana dengan 100 persen. Makanya nanti DPRD akan menyikapi dalam pembahasan di Banggar,” tutupnya.¬†(hsl)

Tinggalkan Balasan