Peneliti Pascasarjana Unhas Ungkap Tanah di Enrekang Tidak Cocok Untuk Budidaya Kelapa Sawit

SERATUSNEWS.ID, ENREKANG — Berdasarkan hasil penelitian mahasiswa Pascasarjana Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, mengungkap bahwa tanah di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan (Sulsel), tidak cocok untuk budidaya komoditas kelapa sawit.

“Tanah di Enrekang tidak cocok dengan budidaya tanaman kelapa sawit,” ujar Muhammad Ilham, mahasiswa Pascasarjana Unhas, Kamis (24/3/2022).

Muhammad Ilham menjelaskan, struktur tanah di Enrekang, bukan Aluvial, Latasol dan Organosol. Syarat utama untuk budidaya kelapa sawit harus memiliki ketiga jenis tanah tersebut.

“Tanah yang cocok untuk tanaman kelapa sawit adalah tanah yang datar, dan permukaan yang tebal. Diketahui umumnya tanah di Enrekang adalah tanah yang tidak datar alias berbukit-bukit,” lanjutnya.

Berdasarkan hasil penelusuran, kebanyakan lahan kebun warga yang digusur adalah tanah berbukit dengan kemiringan 30-60 derajat.

“Namun, diduga terdesak dari PTPN Pusat yang menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), PTPN XIV tetap ngotot membuka lahan,” ungkapnya.

Akibatnya, kata Ilham, diduga kuat pihak PTPN XIV akan terus melakukan pengrusakan tanaman yang merambah sampai ke depan rumah warga di Maiwa dan Cendana.

“Meskipun ada moratorium dari hasil RDP DPRD Sulsel, namun tidak diindahkan oleh PTPN XIV,” sambungnya.

Sementara itu, praktisi jurnalis yang juga banyak  menyoroti soal pemerintahan di Kabupaten Enrekang berpendapat, bahwa Pemerintah Kabupaten Enrekang, tidak memiliki hak untuk mengambil alih tanah seluas 3.267 Hektare garapan warga itu.

“Kenapa Bupati Enrekang mengelola lahan di atas tanah konflik?, Apakah ini bentuk “deal” antara pemerintah dengan PTPN?. Memang sebuah surat tertanggal 02 Juni 2016 mendarat di kantor PTPN XIV, dengan bunyi inti peringatan terhadap aktivitas PTPN XIV. Terlepas dari itu, kini bupati Enrekang diduga mengelola lahan di Maiwa,” ungkapnya.

PTPN XIV malah makin menjadi-jadi, setelah mendapat “lampu hijau” dari Bupati Enrekang, dengan diterbitkannya surat rekomendasi tertanggal 15 September 2020 lalu, seolah PTPN mendapat angin segar. Sehingga tinggal selangkah lagi, perusahaan plat merah itu akan mendapat perpanjangan dan pembaruan HGU dari Kementerian ATR/BPN. (hsl/ag)

Tinggalkan Balasan

Next Post

Akhir Maret, Wali Kota Parepare Target Vaksinasi 95 Persen

Jum Mar 25 , 2022
SERATUSNEWS.ID, PAREPARE — Wali Kota Parepare, Taufan Pawe mengemukakan, program Kebut Vaksinasi Covid-19 terus dimasifkan jajaran Pemerintah Kota Parepare. Itu demi mengejar capaian target 95 persen hingga akhir Maret 2022. Hal ini diungkap Taufan Pawe usai melantik puluhan Pejabat Pengawas, Kepala UPTD SMPN, dan Kepala UPTD SDN di Auditorium BJ […]

You May Like