Ini Tanggapan Susi Pudjiastuti Soal Klaim Kedaulatan China Dekat Laut Natuna

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (Foto/ Dok Istimewa).

SERATUSNEWS.ID, NATUNA — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti angkat bicara terkait invasi kapal ikan asing China yang didukung oleh China Coast Guard (CCG) di perairan Natuna Indonesia.

Lewat akun Twitter pribadinya, @susipudjiastuti, Susi Pudjiastuti meminta pemerintah Indonesia tak lengah dengan memberi opsi lain terkait perairan Natuna yang diklaim Tiongkok.

“Tangkap dan tenggelamkan kapal yang melakukan IUUF. Tidak ada cara lain. Wilayah ZEE kita diakui Unclose. Bila dari tahun 2015 sampai dengan 2019 bisa membuat mereka tidak berani masuk ke wil ZEE kita. Kenapa hal yang sama tidak bisa kita lakukan sekarang,” tulis Susi Pudjiastuti pada akun Twitter pribadinya.

Lebih lanjut pada cuitannya di Twitter, Susi Pudjiastuti mengatakan, KKP bisa minta dan perintahkan untuk tangkap dan tenggelamkan para pelaku pencurain ikan di perairan Indonesia berdasarkan UU Perikanan no 45 thn 2009.

“Jangan beri opsi lain Laut Natuna diklaim China, TNI tingkatkan kesiagaan,” katanya.

Susi juga menegaskan, persahabatan antar negara tidak boleh melindungi pelaku pencurian ikan dan penegakan hukum atas pelaku Ilegal Unreported Unregulated Fishing.

“Tiongkok tidak mungkin dan tidak boleh melindungi Pelaku IUUF. Karena IUUF adalah crime/ kejahatan lintas negar,” tegasnya.

Sementara itu, pemerintah Indonesia kembali menegaskan terjadinya pelanggaran batas wilayah dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia oleh kapal China yang memasuki wilayah perainan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), akhir tahun 2019 lalu.

Penegasan tersebut menjadi salah satu poin yang disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Koordinasi Masalah Laut China Selatan yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1) siang kemarin, seperti dikutip pada setkab.go.id.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengingatkan, bahwa wilayah ZEE Indonesia di peraian Natuna telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

“Tiongkok merupakan salah satu partij dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982,” tegas Menlu.

Menurut Menlu, Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line atau klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982. (*/ag)

Tinggalkan Balasan

tiktok downloader sssTIKTOK