Refleksi Akhir Tahun, Ini Paparan Imigrasi Parepare

SERATUSNEWS.ID, PAREPARE — Imigrasi Kelas II TPA Parepare gelar refleksi akhir tahun dengan tajuk ngopi bareng imigrasi dan media, Selasa (31/12/2019). Sejumlah penyelesaian kasus dan keberhasilan dipaparkan selama setahun ini.

Dari segi keberhasilan Imigrasi Parepare mendapat prediket wilayah bebas korupsi oleh pemerintah pusat, dari sejumlah kantor pelayanan di Sulsel hanya terdapat empat yang berhasil mendapat penghargaan itu, termasuk Imigrasi Parepare.

“Satu satunya di Parepare, semua lembaga pelayanan diikutkan, tapi hanya imigrasi yang dapat peringkat itu. Sementara di Sulsel hanya terdapat empat Kejaksaan Tinggi, Polres Toraja, dan dari Kementerian Agama (Depag),” ujar kepala Imigrasi Kelas II TPI Parepare, Noer Putra Bahagia.

Zona integritas bebas korupsi ini mewajibkan seluruh kantor pelayanan Pemerintahan ikut serta. Dan dinilai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman dan lembaga lainnya. Penghargaan itu juga menjadikan Imigrasi Parepare mendapat sertifikat dari Kemenkumham. “Keberhasilan ini berkat bantuan teman teman semua, masukan yang baik, sehinggga menciptakan iklim pelayanan yang baik,” katanya.

Sementara keberhasilan dari segi penidakan, Noer Putra menyampaikan bahwa, pihaknya berhasil deportasi sebanyak depalapan warga negara asing, dan satu pro justica. Sementara pengajuan untuk ijin tinggal kunjungan (ITK) sebanyak 132 dokumen, Ijin tinggal sementara (Itas) 65 dokumen dan pengajuan izin tinggal tetap (Itap) sebanyak 3 dokumen.

“Kasus pro justica, merupakan warga Malaysia yang melanggar keimigrasian, kemudian diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sidrap, divonis 1 tahun 8 bulan,” ungkapnya.

Selain itu pihaknya juga menyampaikan biaya pembuatan dokumen paspor hanya sebesar Rp350 ribu per dokumen. Jumlah Paspor selama 2019 sebanyak 28.047 dokumen, sementara penolakan pengajuan dokumen 56 orang. “Penolakan ini tidak memenuhi kelengkapan administrasi, termasuk ditemukan perbedaan atau mengubah salahsatu dokumen yang dipersyaratkan, Akte Lahir, KK, KTP,” katanya mencontohkan.

Pihaknya juga meminta masyarakat ikut mengawasi dan memberikan masukan untuk pelayanan yang lebih baik dan bebeas pungutan atau korupsi. “Kalau ketahuan saya akan tindak. Bantu kami agar tercipta sistem pelayanan profesional. Kami juga membuka layanan penerimaan laporan melalui nomor kontak WA 082321234448,” tutupnya. (dn)

Tinggalkan Balasan

tiktok downloader sssTIKTOK