SERATUSNEWS.ID, PAREPARE — Tanda pagar (Tagar) Parepare Darurat Sampah meramaikan jagad media sosial dalam beberapa hari ini, terutama pada group Media sosial (Medsos) lokal Parepare.
Intinya, para pembuat tagar itu menginginkan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare, segera mengatasi polemik aksi yang dilakukan oleh 29 petugas kebersihan dan sejumlah mahasiswa yang menyegel serta memblokade pintu gerbang Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Parepare, yang berdampak pada tidak beroperasinya armada pengangkut sampah, hingga akhirnya terjadi penumpukan sampah yang sudah membusuk di beberapa titik di Kota Parepare.
Peyegelan serta pemblokadean pintu gerbang kantor DLH Kota Parepare ini, adalah aksi protes dari 29 petugas kebersihan, yang 9 bulan upahnya tak dibayar.
Menyikapi hal itu, mahasiswa dari Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (HIPMI) Parepare, yang selama ini mendampingi dan mengadvokasi ke 29 petugas kebersihan itu, akhirnya melepas 3 unit armada pengangkut sampah untuk dioperasikan.
“Kami dari HIPMI Parepare serta petugas kebersihan akan melepaskan 3 unit armada pengangkut sampah, Ini akan disiapkan di depan gerbang kantor DLH dalam kondisi tanpa pengemudi,” kata Ketua Umum HIPMI Parepare, Tri Suryadi Saputra, Sabtu, (14/12/2019).
Lebih lanjut Tri Suryadi mengatakan, hal ini adalah bentuk upaya mereka dalam membersamai masyarakat, bahwa gerakan yang mereka bangun bukan semata-mata untuk memperjuangkan 29 petugas kebersihan saja, akan tetapi gerakan ini upaya untuk menyadarkan Pemkot Parepare.
“Gerakan ini adalah upaya kami untuk menyadarkan Pemkot Parepare, khususnya Kepala Daerah bahwa semua element masyarakat Parepare harus hidup sejahtera, termasuk ke 29 orang petugas kebersihan yang selama ini telah melayani masyarakat,” jelasnya.
Sekadar diketahui, Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe, telah menyampaikan statement segera membayar upah 29 petugas kebersihan itu dan memulihkan SK-nya.
Wali Kota Parepare Taufan Pawe mengurai, pihaknya mengambil langkah tersebut menyusul keluarnya hasil pemeriksaan Inspektorat Parepare terhadap masalah 29 petugas kebersihan yang bekerja tanpa SK itu.
“Saya merespons cepat masalah ini dengan memerintahkan Inspektorat mencari sumber masalahnya. Saya minta dilakukan kajian, penelusuran, dan pendalaman. Ternyata sumber masalah ada pada Kabidnya. Makanya akan dijatuhkan sanksi sesuai ketentuan. Dan kesimpulannya, Wali Kota segera memulihkan kedudukan 29 petugas kebersihan itu, karena Wali Kota sudah tahu sumber masalahnya,” ujarnya. (ag)