Kantor DLH Kota Parepare Masih Disegel Honorer

SERATUSNEWS, PAREPARE — Meski Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare segera memulihkan surat keputusan (SK) pengangkatan 29 tenaga honorer atau Tenaga Pekerja Harian (TPH) petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Parepare, namun segel kantor Dinas Lingkungan Hidup masih beluk juga dibuka oleh para tenaga honorer yang belum dibayarkan upahnya sejak 9 bulan lalu.

Selain masih tersegelnya kantor DLH yang membuat aktifitas lumpuh, termasuk pengoperasian kendaraan. Sejumlah titik di kota Parepare juga masih dikepung dengan tumpukan sampah yang tidak terangkut karena keterbatasan infrastruktur.

Memasuki hari keempat penyegelan kantor belum terlihat tanda-tanda akan dibukanya segel tersebut. Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe, Kamis kemarin, akhirnya mengeluarkan statement segera membayarkan upah mereka dan memulihkan SK-nya.

Wali Kota Parepare Taufan Pawe mengurai, pihaknya mengambil langkah tersebut menyusul keluarnya hasil pemeriksaan Inspektorat Parepare terhadap masalah 29 petugas kebersihan yang bekerja tanpa SK itu.

“Saya merespons cepat masalah ini dengan memerintahkan Inspektorat mencari sumber masalahnya. Saya minta dilakukan kajian, penelusuran, dan pendalaman. Ternyata sumber masalah ada pada Kabidnya. Makanya akan dijatuhkan sanksi sesuai ketentuan. Dan kesimpulannya, Wali Kota segera memulihkan kedudukan 29 petugas kebersihan itu, karena Wali Kota sudah tahu sumber masalahnya,” ujarnya.

Taufan menyalahkan Kabid Kebersihan dan Persampahan DLH Parepare yang tidak menyampaikan revisi SK kepada 29 petugas kebersihan itu.

“Karena ini sistem, ada sanksi jika melanggar. Intinya saya tidak ingin merugikan para petugas kebersihan ini. Namun kita akan evaluasi dan mengambil sikap tahun depan,” imbuh Taufan.

Taufan memaparkan kronologis masalah ini. Di awal tahun, dia sudah mengeluarkan SK untuk 300 petugas kebersihan di DLH.

Namun diakuinya, tidak mudah mengelola 300 petugas kebersihan itu. Sehingga dalam Diktum SK Wali Kota disebutkan Kepala Dinas punya kewenangan untuk merevisi SK apabila di kemudian hari dipandang ada yang perlu direvisi.

“Jadi kalau mau direvisi itu cukup Kadis saja, tidak perlu sampai Wali Kota. Karena Kadis sudah diberi kewenangan. Dalam perjalanannya mungkin Kadis menilai dari 300 orang itu, ada 29 yang perlu direvisi, jadi keluarlah SK revisi pemberhentian mereka dan digantikan dengan petugas yang baru. Namun SK revisi ini yang tidak sampai ke mereka, sehingga mereka masih terus bekerja sampai sekarang,” papar Taufan.

Hanya saja, Taufan menyayangkan tindakan main hakim sendiri 29 petugas kebersihan itu. Menurut Taufan, seharusnya mereka memahami ada proses yang harus dilalui.

Tidak mudah langsung memulihkan SK tanpa ada dasar, dan tidak segampang itu membayarkan honor kalau tidak ada payung hukum.

“Jangan pressure saya untuk melawan hukum. Taufan Pawe tidak akan melawan hukum. Pasti saya bayarkan kalau sudah ada pintu atau payung hukumnya,” tekan Taufan.

“Saya sesalkan tindakan demo sampai segel kantor itu. Mestinya tunggu dulu, ada proses yang bekerja. Tapi itu bagian dari evaluasi untuk bersikap lebih lanjut ke depan,” tandas wali kota bergelar doktor ilmu hukum ini. (con)

Tinggalkan Balasan

tiktok downloader sssTIKTOK