OPINI : Menyoal Aksi Penyegelan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Parepare

Oleh : Yopi Haya, Alumni Magister Hukum UGM

Tindakan penyegelan kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) oleh para tenaga kebersihan Kota Parepare, sebagai aksi upah yang belum terbayar, harusnya menjadi konsen partai politik di level daerah.

Saya pikir peran partai politik tidak sekadar jadi wadah rekruitmen pemimpin, tapi lebih dari itu, partai juga berperan terhadap persoalan kemanusian, seperi nasib yang menimpa 29 tenaga kebersihan Parepare yang selama 9 bulan upahnya tak terbayarkan oleh Pemda setempat.

Oleh karenanya saya sangat mengapresiasi ketika mendengar, sebagian teman legislator Parepare yang di satu sisi adalah refresentatif partai politik, tidak tinggal diam dan lantang menyoal tersendatnya upah tenaga kebersihan, bahkan sampai mengusulkan hak interpelasi.

Selain itu, kami juga sangat menghargai dukungan moral dan aksi-aksi lapangan bagi adik mahasiswa guna mendukung mereka serta Forum Komunikasi Literasi parepare (FKLP) yang tengah melakukan penggalangan dana untuk kemanusian, guna membantu meringankan beban tenaga kebersihan itu.

Tapi saya harus mengatakan bahwa masalah ini tak bisa dilepaskan dari tanggung jawab Wali Kota Parepare, meski tetap menghargai pandangan bahwa, “Jangan, selalu salahkan Wali Kota terkait persoalan ini”.

Bagi saya persoalan upah tenaga kebersihan tersebut bukan semata domain dan tanggung jawab Kepala Dinas Lingkungan Hidup setempat.

Oleh karena itu, kami mendesak Wali Kota Parepare untuk segera menyelesaikan masalah yang menimpa tenaga kebersihan agar masalah tidak berlarut. (*)

Tinggalkan Balasan

tiktok downloader sssTIKTOK