OPINI: Ratapan Pilu di Balik Perjuangan Honorer Petugas Kebersihan Parepare

Oleh : Yopi Haya, Alumni Magister Hukum UGM

Saya bukan saja kaget tapi juga agak marah, ketika mendengar statmen salah satu warga parepare, mengatakan “PETUGAS KEBERSIHAN BODOH, KENAPA BERTAHAN KALAU GAJINYA TIDAK DIBAYAR”.

Menanggapi hal itu, saya mencoba menjelaskan mengapa tenaga honorer kebersihan Parepare bertahan, meski upah belum dibayar berbulan-bulan oleh Pemda Parepare.

Para petugas kebersihan yang tak lain adalah saudara kita juga, tak punya pilihan lain kecuali terus bertahan dan bekerja sebagai petugas kebersihan..

Kalau boleh berkata, petugas kebersihan Parepare punya SAHAM besar yang mengantarkan kota kelahiran Presiden ke-3 BJ Habibie berkali-kali menyabet penghargaan Adipura dan sejumlah penghargaan kota sehat lainnya. Meski upahnya beberapa bulan belum dibayarkan, mereka terus dan akan terus bekerja untuk kebersihan kota kita tercinta Parepare, kecuali mereka terkena pemecatan.

Status mereka saat ini mungkin adalah honorer Pemkot Parepare, dengan imbalan upah bulanan tak seberapa, bahkan di bawah Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sulsel, tapi bagi mereka, upah itu sangat berarti guna menopang kehidupannya.

Dengan tetap bekerja sebagai honorer, ia tak berharap diberikan penghargaan sebagai “pahlawan kebersihan” keculai menaruh harapan besar, bahwa suatu ketika, —– entah kapan –‘ ia dapat diangkat sebagai ASN atau setidaknya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pemkot Parepare, atau tetap bertahan sebagai tenaga honorer kebersihan.

Hal tersebut, bercermin pada honorer K2 yang telah diangkat jadi PNS baik masa pemerintahan SBY maupun Jokowi.

Selain itu, meski tanpa digaji, para petugas kebersihan itu dapat bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan dasar keluarganya, oleh karena mengandalkan kerja sampingan sebagai pemulung, memisahkan sampah yang dapat diuangkan dari sampah yang ia angkut dari rumah-rumah warga.

Setahu saya, banyak diantara mereka juga berkebun di atas tanah Korem, sambil bercocok tanam palawija dan sayuran, hasilnya kemudian dijual kepasar Lakessi, guna mencari rezeki tambahan yang halal.

Tetanggaku di Lappade Parepare, sekaligus sahabatku, —- yang namanya saya tak sebutkan dengan pertimbangan etik, —— memilik dua orang anak, berstatus sebagai petugas kebersihan, bercerita saat kami lagi nongkrong di “Pabbalu Kanse” di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan rumahku, berkisah bahwa “kedua anak kami bertahan sebagai petugas kebersihan karena sulitnya cari kerja ditempat lain”.

Kira-kira itulah alasan hingga mereka masih bertahan sebagai tenaga kebersihan, meski upahnya belum dibayar oleh Pemkot Parepare.

Alangkah eloknya jika masalah ini menjadi konsen banyak orang, khususnya para mahasiswa Parepare dan komunitas orang muda yang terdidik, karena ini termasuk “bencana kemanusian” karena mereka sudah bekerja malah upahnya belum dibayar.

Bagaimana jika hal ini menimpa para ASN, Anggota DPRD Parepare, saya dapat membayangkan, betapa riuhnya jika ASN serta para rekan-rekan Anggota DPRD Parepare yang telah bekerja dengan dedikasi yang tinggi, sedangkan pembayaran gaji tertunda berbulan-bulan.

Dipastikan terjadi gejolak yang luar biasa dan buntutnya pun akan berimbas secara langsung pada pelayanan masyarakat, bahkan tak menuntut kemungkinan teman-teman dewan menggelar hak angket.

Oleh karena itu, kami berharap semoga kisruh soal gaji tenaga kebersihan Parepare, cepat diatasi oleh Pemkot Parepare, demi kesejahteraan mereka, sekaligus melaksanakan amanat konstitusi.

Saya dan anda serta kita semua warga negara Indonesia dari manapun asal dan dimanapun ia lahir, sesungguhnya berada di bawah jaminan penuh konstitusi UUD 1945, jaminan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian, sesuai perintah (Pasal 27 ayat (1) UUD 45.

Itu jaminan konstitusi UU 1945 dan disitulah negara wajib hadir dan memastikan semua warganya akan mendapatkan hak-hak konstitusinya.

Tapi suatu hal yang menggembirakan adalah, teman-teman DPRD Parepare dengan kewenangan yang melekat padanya, diketahui sedang atau telah memperjuangkan secara sungguh-sungguh agar nasib saudara kita honorer kebersihan, upahnya segera dan secepatnya terbayarkan, meski hingga kini belum satupun pernyataan resmi dari pejabat Pemda Parepare, yang memastikan waktu pembayaran upah mereka, baru sekedar berjanji akan menyelesaikan upah tenaga kebersihan. Maaf kalau pernyataan saya salah akibat keterbatasan data.

Semoga perjuangan para sahabat petugas kebersihan Parepare, segera membuahkan hasil dan menerima segala hak atas upah yang juga telah diperjuangkan DPRD setempat.

Akhir kata, saya hanya ingin mengatakan bahwa Islam sangat tegas dalam persoalan upah pekerja. Karena: tegas ummat Islam membayar upah para pekerja, sebelum keringatnya kering.

Moon maaf bila ada kata yang tak berkenan, salam. Salamaki topada salama. (*/ag)

Tinggalkan Balasan

tiktok downloader sssTIKTOK