Fraksi NasDem Tolak Ranperda APBD Parepare, ini Alasannya

SERATUSNEWS.ID, PAREPARE – Fraksi NasDem DPRD kota Parepare kembali perlihatkan ketegasannya dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap melenceng dari aturan. Pada pembacaan pandangan umum fraksi dalam Ranperda APBD tahun anggaran 2020 fraksi NasDem dengan tegas menolak RAPBD 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Ketua fraksi NasDem DPRD kota Parepare, H Yasser Latief mengurai sejumlah poin alasan dari fraksinya menolak RAPBD untuk disahkan menjadi APBD 2020. Karena terdapat perbedaan KUA PPAS yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan Rancangan yang dibahas di Badan Anggaran. Perbedaan itu karena Eksekutif secara sepihak mencoret item Mata Anggaran tanpa melalui pembahasan di Badan Anggaran.

Kedua, lanjut Yasser, terkait kerjasama dengan Gakken (perusahaan dari Jepang) yang tidak melalui persetujuan DPRD. Padahal secara jelas dan tegas UU No.23 Tahun 2014 mengatur kerja sama pemerintah daerah dengan luar negeri.

“Selain itu juga, panduan kerja sama luar negeri yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri tegas menyebutkan melibatkan DPRD. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak perlu melibatkan DPRD, maka perlu dipertanyakan mereka menggunakan UU yang mana,” ujar Yasser yang membacakan pandangan fraksinya.

Alasan lainnya, kata Yasser, adanya pemutusan kerjasama secara sepihak dalam pembangunan gerbang niaga di pasar Lakessi. Padahal kerjasama itu atas persetujuan dewan.

“Dari ketiga point di atas menyimpulkan bahwa, hal tersebut memperlihatkan minimnya penghargaan Pemerintah Kota terhadap lembaga DPRD. Padahal jika dilihat bahwa DPRD merupakan Mitra Pemerintah Daerah dalam menjalankan Pemerintahan di Daerah. Selain itu Institusi ini dikesankan sebagai lembaga yang tak perlu dilibatkan dalam kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategis. Padahal dalam aturan disebutkan bahwa DPRD  sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah,” lanjut ketua Pengembang Indonesia (PI) Sulsel ini.

Yasser berharap agar APBD tahun anggaran 2020 ini di implementasikan secara benar dan tepat sasaran, dan jangan hanya bermanfaat bagi segelintir orang dan melupakan kesejahteraan rakyat, karena APBD bukan merupakan Proyek Bagi-bagi Duit tetapi bagaimana digunakan secara tepat untuk digunakan masyarakat sesuai dengan Mekanisme dan aturan yang berlaku.

“Fraksi kami mengapresiasi dan mendukung upaya pemerintah daerah dalam memberikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengalokasian Anggaran untuk BPJS karena hal ini bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ucapnya. (dn)

Tinggalkan Balasan

tiktok downloader sssTIKTOK