Rapat Koordinasi Kehumasan Antar Lembaga Parepare

SERATUSNEWS.ID, PAREPARE — Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Pemerintah Kota Parepare menggelar rapat Kehumasan, Jumat 9 Agustus 2019, di Ruang Data Kantor Walikota Jalan Jenderal Sudirman, Kleurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri Kabag Humas Pemkot Parepare M Anwar Amir, Asisten II Pemkot Parepare Jamaluddin Ahmad, Waka Polres Parepare Kompol H Sudarno SH, dua Staf Humas Polres Parepare, Kasdim 1405 Mallusetasi Mayor Inf. Oberan Tandirerung, Kepala Kejaksaan yang diwakili, Imigrasi Kota Parepare Nurhasni dan Andi Indra. A. S, dan seluruh perwakilan Kehumasan organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Parepare, serta Kehumasan instansi badan usaha milik negara (BUMN) maupun BUMD yang ada di Parepare.

Sambutan Walikota Parepare yang diwakili Asisten Jamaluddin Ahmad mengatakan, mengapresiasi pelaksanaan Rapat Badan Koordinasi Kehumasan ini. Kegiatan pada hari ini merupakan hal yang sangat strategis dalam meningkatkan pengetahuan,  wawasan dan menghasilkan kesamaan pemahaman sehingga Humas dapat memberikan peran yang sangat besar dalam pembangunan daerah daerah.

Memperoleh informasi dan melakukan komunikasi merupakan hak asasi manusia. Pemerintah memiliki kewajiban melaksanakan hal itu sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 28F UUD 1945. Pelaksanaan amanat konstitusi menjadi salah satu kewajiban humas pemerintah.

“Tugas Bakohumas adalah memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Kota Parepare dengan berbagai informasi baik apa yang telah, sedang dan akan dilakukan kedepan,” ujarnya.

Bakohumas agar senantiasa memberikan informasi kepada rakyat. Rakyat jangan sampai menunggu mendapatkan informasi dari pemerintah. Karena itu tugas dari GPR (Government Public Relation) ada dua hal baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk kepentingan global.

“Semua lembaga wajib menyampaikan informasi melalui media mainstream bila ingin berkomunikasi ke publik, baik informasi melalui media cetak, TV, Radio, Online, media sosial.  Dan kegiatan BTL seperti forum, dialog publik, atau konferensi pers,” jelasnya.

Adanya penguatan humas pemerintah agar semakin terkoordinasi dengan baik dan dapat memahami persoalan-persoalan pemerintah. Oleh karena itu, momen berkumpulnya para pranata humas melalui kegiatan Rapat Bakohumas sangat bermanfaat untuk memperkuat koordinasi humas kehumasan sebagaimana amanat Inpres No. 9 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Kehumasan Pemerintah dan koordinasi antar kantor dan lembaga dalam konteks kehumasan.

Pemerintah Kota Parepare menyadari bahwa dunia humas berjalan sangat cepat terutama karena pengaruh perkembangan teknologi, apalagi saat ini opini publik telah didominasi oleh berbagai media sosial yang ada di masyarakat.

Selain itu, dengan mulai bergesernya peran media cetak menjadi media elektronik atau media sosial, kualitas SDM dan birokrasi humas pemerintah juga perlu ditingkatkan. peran vital humas sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat terutama dalam menginformasikan berbagai program pemerintah. “Itu berarti kerja keras pemerintah, kantor dan lembaga dalam mengerjakan banyak hal akan menjadi sia-sia apabila publik atau masyarakat tidak memahami secara utuh apa yang dikerjakan oleh pemerintah, sehingga opini yang muncul dimasyarakat menjadi tidak relevan,” katanya.

Berdasarkan hal tersebut humas pemerintah dituntut untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik, memanfaatkan media sosial, memanfaatkan relasi dengan media konvensional, serta memahami berbagi persoalan yang terjadi di kantor dan lembaga lainnya melalui badan koordinasi kehumasan.

Juga diharapkan setelah pertemuan ini, akan terbentuk wadah pemersatu humas pemerintah, kantor, lembaga, Polri dan TNI untuk memudahkan dalam memberikan informasi dan koordinasi. (*)

Tinggalkan Balasan

tiktok downloader sssTIKTOK